Kursor

Image and video hosting by TinyPic

Kamis, 07 Maret 2013

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

A.    Pemberontakan PKI di Madiun 1948
Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifoeddin.
Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun, dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan Pemberontakan PKI Madiun.
Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun yang tidak baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru (dan sebagian pelaku Orde Lama).

B.     Pemberontakan Berbasis DI/TII
Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia ( DI/TII ) terjadi di empat daerah, yaitu :
  1. DI/TII Jawa Barat
Sekar Marijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam (DI) dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Bharatayuda. Dengan taktis Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962.


  1. DI/TII Jawa Tengah
Gerakan DI/TII juga menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagai komandan pertemburan Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdulrachman (Romo Pusat atau Kiai Sumolanggu) Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang/ Divisi Diponegoro. Didaerah Merapi-Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan oleh Gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DI/TII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders.

  1. DI/TII Aceh
Adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antargolongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI/TII di Aceh. Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh yang pada tanggal 20 September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII di Aceh diselesaikan dengan kombonasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh.


  1. DI/TII Sulawesi Selatan
Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI.

C.    Pemberontakan Bekas Pasukan KINIL

1.      Menumpas Andi Azis di Makasar

Pemberontakan Andi Azis dipimpin oleh Kapten Andi Azis. Ia adalah bekas ajudan " Wali Negara " negara Indonesia Timur (NIT). Dan pada tanggal 30 Maret 1950 Andi Azis dengan 1 Kcnnpi anak buahnya telah masuk menjadi APRIS. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan RI maka rakyat di seluruh Indonesia Timur dan Sulawesi menuntut peleburan NIT ke dalam Negara Kesatuan RI. Keadaan ini membuat golongan federalis menjadi khawatir kemudian mereka menghalang ‑ halangi penyatuan tersebut dan menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Makasar, bahkan menurut pasukan APRIS ex KNIL saja yang ditempatkan di Makassar. Untuk menghalangi pulihnya Negara kesatuan RI, maka pada tanggal 5 April 1950 Andi Azis dengan pasukannya memberontak dan berhasil menawan anggota Staf Tentara dan Teritorial Indonesia Timur. Kemudian Pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan ultimatum, apabila Andi Azis tidak menghadap ke Jakarta dalam waktu 4 x 24 jam akan diambil tindakan tegas.
Kementrian pertahanan RIS menganggap bahwa tindakan Kapten Andi Azis dengan pasukannya, telah melanggar hukum dan disiplin tentara. Kemudian dikeluarkan perintah untuk mengirimkan pasukan ke NIT dengan kekuatan tiga Brigade dan sant Batalyon. Pasukan terdiri dari satu Brigade dari Divisi I Jawa Timur, satu Brigade Divisi III Jawa Tengah, satu Brigade dari Divisi IV Jawa. Barat dan satu Batalyon dari Jawa Timur. Dari Jawa Tengah dikirim Brigade 10/Mataram Divisi III Diponegoro dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Kedua Batalyon yang dipersiapkan oleh Brigade 10/Mataram adalah batalyon Kresno dipimpin Mayor Daryatmo dan Batalyon Seno dipimpin Mayor Sujono. Dan pada tanggal 26 April 1950 pasukan expidisi telah mendarat di Sulawesi Selatan.
Sementara itu Andi Azis menghadap he Jakarta kemudian ditawan. Namun demikian pemberontakan berjalan terus yang dilancarkan oleh pasukan KNIL dan KL di Makasar. Pasukan KNIL selalu memancing ‑ mancing keadaan agar pasukan APRIS memulai serangan. Semula APRIS bersikap, tenang dan tidak termakan oleh pancingan fihak KNIL, namun setelah KNIL menyerang pos ‑ pos APRIS maka hilanglah kesabarannya dan membalas serangan tersebut sehingga pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Pada tanggal 6 Agustus 1950, APRIS melancarkan serangan urnum, sehingga pasukan KNIL terdesak, kemudian pimpinan KNIL minta berunding untuk mengakhiri pertempuran. Permintaan ita ditolak oleh ]Komandan ‑ Komando Militer kota Letkol Suharto dengan mengajukan dua alternatif meninggalkan Makasar atau dihancurkan sama sekah. KNIL yang sudah dalam keadaan sangat terdesak akhiniya menerima tuntutan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1950 diadakan perundingan antara Kolonel Kawilarang dengan Mayor Jendral Schaffelaer. hasil perundingan adalah bahwa Belanda bersedia menyerahkan senjata dan meninggalkan Makasar tanpa senjata. Dengan demikian tanggal 8 Agustus 1950 pemberontakan Andi Azis dapat diselesaikan, kemidian disusul dengan penarikan seluruh pasukan KNIL/KL dari 'Makasar tanpa senjata pada akhir bulan Agustus 1950

D.    Pemberontakan PRRI/PERMESTA
Kegagalan pemberontakan PRRI/Permesta, di Sumatera dan Sulawesi, memberi pelajaran kepada pemerintah AS bahwa intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain untuk melakukan suatu perubahan terbukti counter productive dan lebih baik membantu mengembangkan institusi demokrasi dengan harapan perubahan bisa terjadi dari dalam.
Kesimpulan itu dibuat oleh Dr Barbara Harvey, penulis buku ''PRRI/Permesta: Pemberontakan Setengah Hati'' yang juga mantan wakil duta besar AS di Jakarta. Dia baru meninggalkan posnya tahun lalu.
Hal itu terungkap dalam seminar sehari ''50 Tahun Hubungan Indonesia-Amerika'' dengan sub tema ''Pemberontakan PRRI/Permesta'' yang berlangsung di Kampur UI Depok Selasa lalu.
Menurut Barbara pemerintah AS menghentikan keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI-Permesta (1958-1961) sejak pesawat pembom yang dipiloti Allan Pope, seorang agen CIA, ditembak jatuh pada bulan Mei 1958.
Keterlibatan AS sendiri bermula sejak September 1957 melalui sebuah panitia inter-departemen yang menyusun rencana membendung komunisme di Indonesia.

E.     Gerakan 30 September PKI 1965
PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

1.      Jalannya Peristiwa
Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965.
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai memberikan 100.000 pucuk senjata chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S/PKI. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan hasutan dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan nasionalis dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.