Demokarasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal ( atau demokrasi konstitusional ) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).

Kabinet Naksir

Natsir menjabat sebagai perdana menteri sesudah bubarnya RIS pada kabinet yang pertama. Kabinet ini koalisi dari Partai Masyumi dan PNI. Partai PNI memilih sebagai partai Oposisi karena partai ini menolak ikut serta dalam kabinet karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai dengan kekuatannya. Program  program yang penting dalam kabinet Natsir ini adalah :

·        Menggiatkan keamanan dan ketentraman.

·        Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

·        Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota tentata griliya dalam masyarakat.

·        Memperjuangkan organisasi angkatan perang.

·        Memperkuat dan mengembangkan ekonomi rakyat.

·        Masalah Irian dirintis melalui perundingan dengan Belanda.

Kabinet Soekiman

Setelah kabinet Naksir jatuh, dibentuklah Kabinet yang berkoalisis Masyumi-PNI yang dipimpin oleh dr. Soekiman dari Masyumi. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman – Soewirjo. Kabinet Soekiman pernah dituduh memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat dan dengan demikian menyimpang dari garis politik luar negeri bebas aktif. Program kerja yang pernah dijalankannya antara lain :

·        Keamanan dijalankan dengan tindakaan yang tegas.

·        Sosial ekonomi ditujukan untuk mengusahakan kemakmuran masyarakat.

·        Mempersiapkan pemilihan umum.

·        Politik luar negeri secara bebas aktif.

·        Memasukkan Irian Barat ke wilayah Indonesia.

Kabinet Wilopo

Setelah jatuh, kabinet Soekiman diganti oleh kabinet Wilopo. Program kabinet ini terutama ditujukan pada persiapan pemilihan umum, kemakmuran yang ditekankan pada peningkatan taraf hidup rakyat, dan keamanan dalam negeri. Program luar negeri ditekankan pada perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat dan pelaksanaan politik Bebas Aktif yang menuju pada perdamaian dunia.

Pada tanggal 16 Maret 1953, polisi dengan kekerasan mengurusin penghuni liar dari sebuah perkebunan di Tanjung Morawa ( Sumatra Utara ) yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Setelah hampir dua bulan mengalami krisis kabinet, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo yang diharapkan sebagai kabinet terakhir sebelum pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamidjojo juga dihadapkan masalah keamanan yang tidak kunjung selesai. Persiapan pemilihan umum yang dimulai oleh kabinet Wilopo diteruskan oleh kabinet Ali. Prestasi kabinet Ali adalah keberhasilannya menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955. Kabinet Ali terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955 karena terjadi konflik dengan Angkatan Darat mengenai pergantian KSAD.

Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Ali digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Jalannya pembentukan kabinet ini melalui tawar menawar mengenai kedudukan menteri yang memakan waktu lama. Wakil Presiden Moh. Hatta akhirnya menunjuk tiga orang formatur kabinet, yaitu dr. Soekiman ( Masyumi ), Wilopo ( PNI ), dan Asaat ( non Partai ).

Prestasi yang menonjol dari kabinet ini adalah pelaksanaan pemilihan umum yang pertama bagi Indonesia. Hasil pemilihan umum menunjukkan minimnya dukungan terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Pada tanggal 20 Maret 1956, Ali Sastroamidjojo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet. Kabinet yang baru terbentuk koalisi tiga partai besar, yaitu Masyumi, PNI dan NU. Program kabinet ini adalah melaksanakan pembangunan lima tahun, membebaskan Irian Barat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, memperbaiki nasib kaum buruh dan pegawai, membentuk daerah – daerah otonomi, mempercepat terbentuknya DPRD, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu kabinet Ali II juga berusaha mengakhiri kegoyahan politik akibat dari pemilihan umum.

Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda terbentuk pada tanggal 9 April 1957 menggantikan Ali II. Kabinet ini disebut juga Zaken Kabinet. Kabinet ini memiliki tugas berat, terutama dalam mengahadapi pergolakan daerah, perjuangan pembebasan Irian Barat, serta mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang semakin parah. Kabinet ini sering disebut pula sebagai Kabinet Karya. Program yang dijanjikan adalah :

·        Membentuk dewan nasional.

·        Normalisasi keadaan Republik.

·        Melancarkan pelaksanaan pembatalan hasil KMB.

·        Perjuangan Irian Barat.

·        Mempergiat pembanguan.

 

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan Pengaruhnya di Indonesia

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Badan Konstituante yang dipilh  melalui Pemilu 1955 ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Gagalnya Konstituante untuk membuat undang – undang baru menyebabkan Indonesia dilanda kekalutan Konstitusional.

Isinya sebagai berikut :

Dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang berdiri atas wakil – wakil semua partai termasuk PKI ditambah dengan golongan fungsional ( golongan karya ).

Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil – wakil dari semua partai dan golongan fungsional dalm masyarakat.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

Pembubaran konstituante.

Berlakunya kembali UUD 1945.

Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.

Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan "Kembali ke UUD' 45". Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".

Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.

Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Pembebasan Irian Barat

Operasi Trikora, juga disebut Pembebasan Irian Barat, adalah konflik dua tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda, . Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.

Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.